Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Prof. Tjandra Yoga Aditama, mengingatkan pemerintah pusat dan daerah, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat primer guna mengantisipasi penyebaran super flu.

“Selalu memperkuat pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat primer yang ada di masyarakat, meningkatkan surveilans, yakni klinik dan surveilans genomik,” kata Tjandra dikutip dari Antara, Sabtu (3/1)

Selain penguatan layanan kesehatan, pemerintah juga diminta untuk mengintensifkan penyuluhan kepada masyarakat terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta langkah pencegahan penularan penyakit.

Tjandra menambahkan, warga yang mengalami gejala seperti flu perlu diimbau untuk menjaga kondisi tubuh, mengenakan masker agar tidak menularkan kepada orang lain, serta beristirahat apabila diperlukan.

Ia juga menyarankan masyarakat segera berkonsultasi ke petugas kesehatan apabila kondisi sakit memberat, serta melaporkan jika ditemukan sejumlah orang dengan gejala serupa di satu lingkungan, baik di rumah, kantor, maupun sekolah.

“Hal ini lantaran ada beberapa orang dengan gejala yang sama, apalagi kalau berat dan mendadak,” kata Tjandra.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk secara terbuka menginformasikan perkembangan super flu atau influenza A H3N2 sub clade K kepada publik. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 62 kasus ditemukan di Indonesia.

Menurut Tjandra, super flu yang disebabkan virus influenza A H3N2 sub clade K sebenarnya telah ada sejak beberapa waktu lalu. Peningkatan kasus yang terjadi di Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat pada Oktober lalu juga dipicu oleh virus H3N2.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan bahwa super flu tidak mematikan seperti Covid-19. Seperti flu pada umumnya, seseorang dapat terinfeksi lebih dari satu kali.

Setiap musim dingin, kasus influenza biasanya meningkat di negara empat musim. Namun, di negara tropis seperti Indonesia, lonjakan kasus dinilai tidak terlalu tinggi.

Meski tidak berbahaya seperti Covid-19, Kemenkes tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh dengan istirahat cukup serta rutin berolahraga.Sumber: https://mediaindonesia.com/humaniora/846259/pakar-ingatkan-pemerintah-perkuat-layanan-kesehatan-primer-antisipasi-super-flu

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan bahwa inklusivitas merupakan kunci utama dalam penguatan layanan kesehatan primer sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang berorientasi promotif dan preventif.

“Dalam perspektif Kementerian Kesehatan, inklusivitas adalah prinsip dasar pembangunan kesehatan yang memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal,” kata Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kemenkes Dita Novianti Sugandi Argadiredja di Jakarta, Kamis.

Layanan kesehatan primer merupakan tingkat pelayanan kesehatan pertama yang diakses masyarakat dan menjadi pintu masuk utama sistem kesehatan. Layanan tersebut berfokus pada upaya promotif dan preventif, disertai pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar, melalui fasilitas, seperti puskesmas, klinik pratama, praktik dokter, serta layanan kesehatan berbasis komunitas.

Pada kesempatan itu, dia juga menanggapi temuan Health Inclusivity Index (HII) yang dibagikan Haleon Indonesia. HII merupakan indeks yang memberikan perspektif berbasis data untuk memahami kondisi inklusivitas kesehatan di Indonesia secara lebih menyeluruh.

Salah satu temuan paling krusial dari indeks itu menunjukkan bahwa tantangan dalam inklusivitas kesehatan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi suatu negara. Peningkatan literasi kesehatan berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi hingga Rp47 triliun per tahun, mengingat rendahnya literasi kesehatan berkaitan dengan biaya layanan kesehatan per individu yang hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki pemahaman kesehatan yang baik.

Selain keuntungan ekonomi tahunan yang bisa dihasilkan oleh peningkatan literasi kesehatan, indeks itu juga mengungkap keuntungan lain ketika Indonesia berhasil membuat kesehatan menjadi lebih inklusif pada beberapa area, di antaranya, memperbaiki kualitas udara sesuai dengan standar PM2.5 yang ditetapkan WHO dapat mencegah hampir 160.000 kematian setiap tahun dan membuka manfaat ekonomi tahunan hingga Rp35 triliun bagi negara.

Selain itu, peningkatan kesehatan mulut dapat menghasilkan penghematan nasional sebesar Rp121 triliun atau bahkan Rp211 triliun jika intervensi ditargetkan kepada mereka yang paling membutuhkan.

Dita mengatakan kolaborasi multisektor diperlukan dalam mewujudkan inklusivitas kesehatan.

Dengan kolaborasi itu, menurut dia, masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri dalam mengelola kesehatan secara mandiri, sekaligus memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan.

“Kami senantiasa menyambut kolaborasi multi-sektor untuk mendorong masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri untuk mengelola kesehatan mereka sendiri,” ujarnya.

Sumber:  https://www.antaranews.com/berita/5311825/kemenkes-inklusivitas-penting-kuatkan-layanan-kesehatan-primer

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah memetakan fase berikutnya dalam respons tuberkulosis (TB) nasional, berdasarkan temuan tinjauan program TB nasional yang dilakukan pada Agustus 2025. Tinjauan tersebut, dilaksanakan dengan dukungan World Health Organization (WHO) dan para mitra, menilai capaian, mengidentifikasi kesenjangan sistemik, serta menetapkan langkah-langkah prioritas sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis TB Nasional 2025–2029.

Meskipun terdapat komitmen politik yang kuat, Indonesia masih menghadapi beban TB yang tinggi dan cenderung stagnan. Pada 2023, WHO memperkirakan angka kejadian TB sebesar 387 per 100.000 penduduk, atau sekitar 1,09 juta kasus. Angka ini meningkat dari 325 per 100 000 pada 2015, yang mencerminkan dampak pandemi COVID-19 sekaligus hambatan programatik yang telah berlangsung lama. Angka kematian akibat TB juga tetap tinggi, tercatat 130.927 kematian pada 2023, dibandingkan sekitar 104.000 pada 2015.

Tinjauan Program Bersama atau Joint Programme Review (JPR) tahun 2025, yang dilaksanakan dari 5 hingga 19 Agustus, mempertemukan para pemangku kepentingan tingkat nasional dan subnasional, WHO, serta mitra utama. Kegiatan ini dijalankan dengan sesi daring serta kunjungan lapangan ke Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, ditambah diskusi daring dengan Sulawesi Selatan dan Papua. Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif, mencakup kajian dokumen, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan penilaian langsung di lapangan.

“Indonesia berkomitmen penuh untuk mengakhiri TB melalui tindakan yang berani dan terkoordinasi,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sesi pemaparan hasil tinjauan. “Tinjauan ini memberikan kerangka strategis untuk mengarahkan upaya kita dan membantu memastikan bahwa satu juta orang dengan TB dapat diidentifikasi dan dihubungkan dengan layanan pengobatan dalam satu tahun ke depan, dengan tingkat keberhasilan pengobatan sebesar 90%. Pengobatan pencegahan masih menjadi tantangan, tetapi kami berharap vaksin TB dapat diintroduksi pada akhir 2028 atau awal 2029.”

Selengkapnya: https://www.who.int/indonesia/id/news-room/item/08-01-2026-indonesia-charts-next-phase-of-tb-response-through-national-programme-review