Latar Belakang
Transformasi sistem kesehatan di Indonesia saat ini menempatkan Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai salah satu pilar utama dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi, berkesinambungan, serta berorientasi pada kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat. Perubahan paradigma dari pendekatan berbasis program menuju layanan terintegrasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Puskesmas. Namun demikian, implementasi ILP di berbagai daerah masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan, baik dari sisi kapasitas daerah, kesiapan sumber daya manusia, sistem pencatatan dan pelaporan, maupun dukungan tata kelola. Di tingkat layanan primer, masih dijumpai fragmentasi layanan serta belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor.
Tantangan implementasi ILP tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sumber daya dan tata kelola. Keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, distribusi SDM yang belum merata, serta tingginya beban kerja di Puskesmas menjadi hambatan dalam mewujudkan layanan yang terintegrasi. Dari sisi pembiayaan, masih terdapat keterbatasan alokasi anggaran, belum optimalnya integrasi berbagai sumber pendanaan, serta kurangnya fleksibilitas dalam pemanfaatannya. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur digital dan integrasi sistem informasi kesehatan, turut memengaruhi efektivitas layanan. Faktor kepemimpinan dan kapasitas manajerial di tingkat Puskesmas dan Dinas Kesehatan juga menjadi penentu penting dalam mendorong perubahan menuju sistem layanan yang lebih kolaboratif dan terintegrasi.
Di sisi lain, tantangan pemerataan akses pelayanan kesehatan masih menjadi isu krusial, khususnya di wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata menyebabkan kesenjangan akses dan kualitas layanan antarwilayah. Hal ini berdampak pada belum optimalnya capaian indikator kesehatan, terutama dalam upaya promotif dan preventif di tingkat layanan primer.
Sebagai salah satu strategi untuk memperkuat pendekatan promotif dan preventif, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hadir untuk meningkatkan deteksi dini faktor risiko dan penyakit di masyarakat. Namun, implementasi CKG di wilayah DTPK memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual, fleksibel, dan adaptif, dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya, keterbatasan sumber daya, serta kapasitas sistem kesehatan setempat. Dalam praktiknya, berbagai daerah telah mengembangkan inovasi seperti layanan jemput bola, pemberdayaan kader dan komunitas, serta penguatan jejaring pelayanan sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan.
Meskipun demikian, praktik baik tersebut belum terdokumentasi dan terdiseminasi secara optimal, sehingga peluang pembelajaran antardaerah masih terbatas. Di sisi lain, penguatan peran Dinas Kesehatan dalam mendukung keberlanjutan program, integrasi lintas sektor, serta penyelarasan kebijakan dan implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan.
Dalam konteks ini, penguatan ILP dan perluasan akses CKG di wilayah DTPK menjadi dua pendekatan yang saling melengkapi dalam mendorong transformasi layanan primer. Diperlukan upaya untuk menjembatani kebijakan dengan praktik lapangan melalui strategi yang adaptif, berbasis bukti, dan kontekstual sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, webinar ini diselenggarakan sebagai ruang berbagi pembelajaran yang mempertemukan perspektif kebijakan dan pengalaman implementasi di lapangan, guna memperkuat kapasitas pelaksana program, mendorong replikasi praktik baik, serta mempercepat pencapaian pelayanan kesehatan yang lebih merata, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Tujuan Kegiatan
Tujuan Umum
Meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemangku kebijakan serta pelaksana layanan kesehatan dalam memperkuat implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) dan mengoptimalkan strategi pencapaian target Cek Kesehatan Gratis (CKG) di wilayah DTPK.
Tujuan Khusus
Setelah mengikuti webinar ini, peserta diharapkan mampu:
- Mengidentifikasi variasi implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) dan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di berbagai daerah, termasuk di wilayah DTPK.
- Menganalisis tantangan utama implementasi ILP dan CKG, baik di tingkat Puskesmas maupun Dinas Kesehatan, mencakup aspek SDM, pembiayaan, tata kelola, serta kondisi geografis dan akses layanan.
- Menggali praktik baik, inovasi, dan pendekatan adaptif dalam implementasi ILP serta pencapaian target CKG, khususnya di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.
- Merumuskan strategi penguatan implementasi ILP dan CKG ke depan yang kontekstual, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Sasaran Peserta
- Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (penanggung jawab program layanan primer)
- Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (penanggung jawab program layanan primer dan pengelola program kesehatan di wilayah DTPK)
- Kepala dan Tenaga Kesehatan di Puskesmas
- Seluruh jenis tenaga kesehatan (153 profesi)
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Hari/Tanggal: 26 Mei 2026
Waktu: 13.00–17.00
Tempat: Online Via Zoom Meeting
Narasumber
- Henny Rista, S.ST., M.Keb
- dr. Made Ratna Dewi
- dr. Yulia Dewi Irawati, M.Sc (FM), Sp.KKLP
- Dr. dr. Trihono, M.Sc.
- dr. Aghnaa Gayatri, M.Sc, Ph.D, Sp.KKLP, Subsp.FOMC
- dr. Hj. Leli Yuliani, M.M
- Ismail T Akase, SKM, M.Kes
- dr. Carlof, M.MRS., MQM
- dr. Elvieda Sariwati, M.Epid
Moderator
- Retno Puji Subekti
- dr. Novie Irawaty Laura Manurung, MPH
Susunan Agenda
- Henny Rista, S.ST., M.Keb
- dr. Made Ratna Dewi
- dr. Yulia Dewi Irawati, M.Sc (FM), Sp.KKLP
- Dr. dr. Trihono, M.Sc.
- dr. Aghnaa Gayatri, M.Sc, Ph.D, Sp.KKLP, Subsp.FOMC
- dr. Hj. Leli Yuliani, M.M
- Ismail T Akase, SKM, M.Kes
- dr. Carlof, M.MRS., MQM
- dr. Elvieda Sariwati, M.Epid
Moderator
- Retno Puji Subekti
- dr. Novie Irawaty Laura Manurung, MPH
Materi dan Rundown
| Waktu Pelaksanaan | Materi | Narasumber |
| 12.00–13.00 | Registrasi peserta | |
| 13.00–13.05 | Pembukaan Topik 1 | Moderator: Retno Puji Subekti (Health Systems Insight) |
| 13.05–13.15 | Materi Pengantar | Kementerian Kesehatan |
| Sesi Talkshow 1: Dari Kebijakan ke Praktik: Tantangan, Peluang, dan Strategi Penguatan Implementasi ILP di Puskesmas | ||
| 13.15–13.40 | Materi 1: Layanan Terintegrasi untuk Keluarga: Tantangan & Inovasi ILP di Puskesmas | Henny Rista, S.ST., M.Keb (Kepala Puskesmas Pidie, Kabupaten Pidie) |
| 13.40–14.05 | Materi 2: Layanan Terintegrasi untuk Keluarga: Tantangan & Inovasi ILP di Puskesmas | dr.Made Ratna Dewi (Kepala Puskesmas Abiansemal 1, Kabupaten Badung) |
| 14.05–14.30 | Materi 3: Layanan Terintegrasi untuk Keluarga: Tantangan & Inovasi ILP di Puskesmas | dr. Yulia Dewi Irawati, M.Sc (FM), Sp.KKLP (Puskesmas Jetis 2, Kabupaten Bantul) |
| 14.30–14.40 | Pembahas 1: Penguatan Kebijakan dan Desain Sistem dalam Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) | Dr. dr. Trihono, M.Sc. (Health Systems Insight) |
| 14.40–14.50 | Pembahas 2: Optimalisasi Layanan Terintegrasi dalam Penanganan Penyakit Kronis dan Komorbiditas di Puskesmas | dr. Aghnaa Gayatri, M.Sc, Ph.D, Sp.KKLP, Subsp.FOMC. (Dosen di Departemen Kedokteran Keluarga dan Komunitas, FKKMK UGM) |
| 14.50–15.00 | Sesi Diskusi | |
| Sesi Talkshow 2: Dari Tantangan ke Aksi: Strategi Daerah dan Praktik Mencapai Target CKG di Wilayah DTPK | ||
| 15.00–15.05 | Pembukaan Topik 2 | Moderator: dr. Novie Manurung, MPH (Health Systems Insight) |
| 15.05–15.30 | Materi 4: Strategi Daerah dalam Memperluas Akses CKG di Wilayah DTPK: Studi kasus Dinas Kesehatan Kab. Garut | dr. Hj. Leli Yuliani, M.M (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut) |
| 15.30–15.55 | Materi 5: Strategi Daerah dalam Memperluas Akses CKG di Wilayah DTPK: Studi kasus Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo | Ismail T Akase, SKM, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo) |
| 15.55–16.20 | Materi 6: Strategi Daerah dalam Memperluas Akses CKG di Wilayah DTPK: Studi kasus Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat | dr. Carlof, M.MRS., MQM (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat) |
| 16.20–16.30 | Pembahas 3 : Strategi Implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Wilayah DTPK: Dari Tantangan Sistem hingga Dampak Klinis di Layanan Primer | dr. Elvieda Sariwati, M.Epid (Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes) |
| 16.30–16.50 | Sesi Diskusi | |
| 16.50–17.00 | Kesimpulan dan Penutup | |
Narahubung
Konten : Firda / 0895620105789
Kepesertaan : Ubaid / 083171487852
PUSAT KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada
Gedung Litbang FK-KMK Jl. Medika Yogyakarta 55281
Telp/Fax: 0274 – 549425 Website: https://diklatkesehatan.net/
PKMK FK-KMK UGM bekerja sama dengan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI dan Health Systems Insight (HSI) menyelenggarakan Webinar Series #7 bertajuk “Strategi Penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Perluasan Akses Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)” pada Selasa (26/5/2026) secara daring.
Kegiatan dibuka oleh dr. Elvieda Sariwati, M.Epid., Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, yang dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) memerlukan strategi khusus dalam penguatan layanan kesehatan primer yang kontekstual, adaptif, dan sesuai kebutuhan daerah. dr Elvienda menekankan pentingnya adopsi praktik baik berbasis bukti yang dapat disesuaikan dengan tantangan lokal masing-masing wilayah. Webinar ini menjadi ruang berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam implementasi ILP serta perluasan akses layanan promotif dan preventif, termasuk melalui program CKG. Melalui forum ini diharapkan dihasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat implementasi ILP serta memperluas akses layanan kesehatan dasar yang lebih merata bagi masyarakat, khususnya di wilayah DTPK.
Sesi Pertama
Sesi pertama webinar bertajuk “Dari Kebijakan ke Praktik: Tantangan, Peluang, dan Strategi Penguatan Implementasi ILP di Puskesmas” dimoderatori oleh Retno Pujisubekti, SKM., M.Sc. dari Health Systems Insight. Pada sesi ini, dr. Rima Damayanti, M.Kes., selaku Ketua Tim Kerja ILP Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, menekankan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup yang terintegrasi dari Puskesmas hingga Posyandu. Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) difokuskan pada penguatan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang lebih dekat dengan masyarakat, serta didukung pemanfaatan data dan jejaring layanan kesehatan. Hingga 20 Mei 2026, ILP telah diimplementasikan di 8.903 Puskesmas. Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sepanjang 2025 telah menjangkau lebih dari 73 juta masyarakat sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan primer di Indonesia.
Paparan pertama disampaikan oleh Henny Rista, S.ST., M.Keb., Kepala Puskesmas Pidie, yang membagikan pengalaman implementasi ILP di Kabupaten Pidie, Aceh. Berbagai tantangan yang dihadapi meliputi belum optimalnya peran kader, kesulitan integrasi data, orientasi masyarakat yang masih kuratif, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan SDM dari segi jumlah, beban kerja, dan kompetensi. Selain itu, terdapat kendala pada tata kelola, pembiayaan, sistem informasi yang belum terintegrasi, serta kondisi geografis wilayah. Inovasi yang dikembangkan antara lain ILP bergerak, pemetaan keluarga berisiko, dan kader sahabat keluarga. Sebagai tindak lanjut, disusun strategi yang mencakup penguatan SDM, integrasi sistem informasi, dukungan kebijakan daerah, pembiayaan fleksibel, serta kolaborasi lintas sektor. Strategi tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui penguatan internal dan kolaborasi eksternal untuk mendukung keberlanjutan implementasi ILP.
Paparan praktik baik oleh dr. Made Ratna Dewi, Kepala Puskesmas Abiansemal 1, menyoroti implementasi layanan ILP yang telah terintegrasi di tingkat desa di Kabupaten Badung. Pelayanan dilaksanakan berbasis siklus hidup melalui kegiatan dalam dan luar gedung serta didukung akses masyarakat melalui aplikasi Nak Badung Sehat. Pada desa dengan Pustu, kunjungan rumah dikoordinasikan oleh penanggung jawab Pustu dan dilaksanakan bersama kader ILP serta kader posyandu, sedangkan pada desa tanpa Pustu dikoordinasikan oleh penanggung jawab desa dengan pelibatan darbin, pelaksana klaster, dan kader posyandu. Penguatan layanan juga mencakup integrasi home care untuk kasus kronis, digitalisasi layanan, serta kolaborasi lintas fasilitas dan layanan swasta. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan layanan berbasis klaster, posyandu terintegrasi, ketersediaan tenaga kesehatan dan kader, serta sistem pemantauan kinerja ILP yang terus diperkuat.
Paparan oleh dr. Yulia Dewi Irawati, M.Sc (FM), Sp.KKLP menekankan pentingnya pendekatan kedokteran keluarga dalam implementasi ILP, dimana layanan primer tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga penguatan deteksi dini faktor risiko serta kesinambungan pelayanan kesehatan keluarga. Pendekatan ini diperkuat melalui berbagai inovasi berbasis komunitas yang berfokus pada pengendalian hipertensi melalui skrining, edukasi, kunjungan rumah, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat. Penguatan layanan juga dilakukan melalui kartu kendali hipertensi, gerak dialog family meeting, rekam medis holistik, serta integrasi pendekatan budaya seperti pemanfaatan jamu, akupresur, dan toga. Upaya tersebut memperkuat peran dokter keluarga dalam pelayanan promotif, preventif, serta keberlanjutan perawatan di komunitas.
Pada sesi pembahas, Dr. dr. Trihono, M.Sc. menekankan bahwa keberhasilan Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) ditentukan oleh penguatan Indeks Keluarga Sehat (IKS), yang mencakup indikator perilaku hidup bersih dan sehat, kepesertaan JKN, serta kepatuhan pengobatan penyakit kronis. Dalam implementasi ILP, disampaikan apresiasi kepada tiga Puskesmas penyaji atas penguatan layanan berbasis kebutuhan, termasuk optimalisasi Poskesdes di Puskesmas Pidie serta layanan terintegrasi seperti Posbindu UKK, Posyandu, layanan disabilitas, dan kesehatan jiwa di Puskesmas Jetis II. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan roadmap ILP dapat berjalan merata di seluruh desa dan posyandu.
Sementara itu, dr. Aghnaa Gayatri, M.Sc, PhD, Sp.KKLP, Subsp.FOMC menekankan bahwa implementasi ILP merupakan perubahan paradigma dari pendekatan berbasis program menjadi berbasis siklus hidup yang menuntut penyesuaian dengan konteks wilayah. Tantangan di lapangan dipandang sebagai sumber inovasi dalam penguatan layanan yang lebih kontekstual, mengingat pelayanan kesehatan harus berangkat dari karakteristik demografi, sosial, budaya, serta faktor risiko masyarakat setempat. Oleh karena itu, penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, karena puskesmas tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi determinan kesehatan yang bersifat multidimensi. ILP juga selaras dengan prinsip kedokteran keluarga yang menekankan pelayanan komprehensif, kontinu, terkoordinasi, serta berorientasi pada individu, keluarga, dan komunitas sepanjang siklus hidup. Dalam implementasinya, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) menjadi instrumen penting, tidak hanya untuk mencatat cakupan layanan, tetapi juga memastikan tindak lanjut hasil skrining berjalan berkesinambungan dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.
Sesi Kedua
Sesi kedua webinar mengangkat tema “Dari Tantangan ke Aksi: Strategi Daerah dan Praktik Mencapai Target CKG di Wilayah DTPK” yang dimoderatori oleh dr. Novie Manurung, MPH. Diskusi pada sesi ini berfokus pada pengalaman daerah dalam memperluas akses CKG di wilayah dengan keterbatasan geografis dan sumber daya.
Hj. Leli Yuliani, M.M. memaparkan strategi Kabupaten Garut dalam memperluas cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui penguatan jejaring layanan, perubahan mindset dari pengobatan gratis menjadi skrining kesehatan, serta integrasi layanan CKG dalam dan luar gedung. Sosialisasi dilakukan secara luas kepada masyarakat, ormas, lembaga, hingga kegiatan reses, sehingga mendorong permintaan aktif pelaksanaan CKG di berbagai momentum komunitas. Integrasi ILP dan CKG diperkuat melalui skrining di puskesmas, posyandu siklus hidup, serta kegiatan terintegrasi seperti ORI Campak dan Gebyar CKG ibu hamil. Penguatan juga dilakukan melalui evaluasi mingguan capaian, pemberian apresiasi pada puskesmas berprestasi, serta pembagian tugas entri secara merata di seluruh tenaga kesehatan untuk memperkuat pelaporan. Strategi khusus juga diterapkan untuk sasaran usia sekolah, dewasa, dan lansia melalui pendekatan berbasis sekolah, komunitas, SKPD, posyandu, serta berbagai momentum layanan lainnya guna meningkatkan capaian secara signifikan.
Selanjutnya, Ismail T. Akase, SKM., M.Kes., Kadinkes Kabupaten Gorontalo, menjelaskan bahwa keberhasilan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sangat ditentukan oleh strategi implementasi yang tepat sasaran, adaptif terhadap kondisi geografis, serta didukung keterlibatan lintas pemangku kepentingan. Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo menerapkan pendekatan multi strategi melalui penguatan Tim Kesehatan Keliling (Mobile Health Unit) untuk menjangkau wilayah terpencil dengan tenaga medis lengkap dan peralatan diagnostik portabel, pemberdayaan kader kesehatan desa sebagai ujung tombak layanan CKG di komunitas, serta pemanfaatan sistem informasi kesehatan digital berbasis aplikasi Android untuk pencatatan dan pelaporan real time yang terintegrasi. Keberhasilan program juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya guna memastikan keberlanjutan program serta penguatan dukungan sumber daya dan kebijakan di tingkat lokal.
Paparan terakhir disampaikan oleh dr. Carlof, M.MRS., MQM yang membagikan pengalaman penguatan layanan kesehatan primer melalui integrasi program dan tata kelola pelayanan di daerah. Penguatan dilakukan melalui inovasi Kartu Sumbawa Barat Maju berbasis kartu keluarga sebagai implementasi SPBE dan smart city yang mengintegrasikan akses layanan kesehatan berbasis digital, serta pengembangan layanan TRC ambulans untuk layanan panggilan masyarakat yang sakit ke rumah, sekaligus melakukan CKG bagi anggota keluarganya. Pendekatan ini memperkuat koordinasi layanan, mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta mendukung integrasi sistem kesehatan primer yang lebih efektif dan responsif di tingkat daerah.
Sebagai pembahas akhir, dr. Pramutia Haryati Harirama, M.K.K., Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, menekankan bahwa keberhasilan implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) memerlukan strategi yang adaptif sesuai konteks daerah serta dukungan kebijakan kepala daerah dan Dinas Kesehatan. CKG diposisikan sebagai indikator kinerja daerah dan diintegrasikan dengan implementasi ILP melalui kolaborasi lintas sektor, kemitraan swasta, serta dukungan pembiayaan APBD untuk sarana prasarana, alat kesehatan, BMHP, transportasi, dan perangkat digital. Penguatan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, pembagian tugas yang efektif, serta integrasi kegiatan CKG dengan agenda komunitas dan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan sasaran. Di wilayah terpencil, implementasi didukung melalui tim kesehatan keliling, penguatan kader desa, serta pemanfaatan sistem informasi digital dan jejaring kemitraan. Pelaksanaan juga diperkuat melalui evaluasi rutin mingguan, pemberian apresiasi kepada Puskesmas berprestasi, serta integrasi dengan berbagai inovasi layanan kesehatan lainnya.
Sebagai penutup, webinar ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk mengidentifikasi variasi implementasi ILP dan pelaksanaan CKG di berbagai daerah, termasuk wilayah DTPK, serta menganalisis tantangan pada aspek sumber daya manusia, pembiayaan, tata kelola, dan akses geografis layanan kesehatan. Berbagai praktik baik, inovasi, dan pendekatan adaptif yang dipaparkan menunjukkan bahwa penguatan layanan primer dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, optimalisasi jejaring layanan, serta kepemimpinan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman antardaerah, webinar ini diharapkan dapat mendorong perumusan strategi penguatan implementasi ILP dan CKG yang lebih kontekstual, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung transformasi layanan kesehatan primer yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.
Reporter: Ghofur H. (PKMK FK-KMK UGM)