Transformasi sistem kesehatan di Indonesia saat ini menempatkan Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai salah satu pilar utama dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi, berkesinambungan, serta berorientasi pada kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat. Perubahan paradigma dari pendekatan berbasis program menuju layanan terintegrasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Puskesmas. Namun demikian, implementasi ILP di berbagai daerah masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan, baik dari sisi kapasitas daerah, kesiapan sumber daya manusia, sistem pencatatan dan pelaporan, maupun dukungan tata kelola. Di tingkat layanan primer, masih dijumpai fragmentasi layanan serta belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor.

Tantangan implementasi ILP tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sumber daya dan tata kelola. Keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, distribusi SDM yang belum merata, serta tingginya beban kerja di Puskesmas menjadi hambatan dalam mewujudkan layanan yang terintegrasi. Dari sisi pembiayaan, masih terdapat keterbatasan alokasi anggaran, belum optimalnya integrasi berbagai sumber pendanaan, serta kurangnya fleksibilitas dalam pemanfaatannya. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur digital dan integrasi sistem informasi kesehatan, turut memengaruhi efektivitas layanan. Faktor kepemimpinan dan kapasitas manajerial di tingkat Puskesmas dan Dinas Kesehatan juga menjadi penentu penting dalam mendorong perubahan menuju sistem layanan yang lebih kolaboratif dan terintegrasi.

Di sisi lain, tantangan pemerataan akses pelayanan kesehatan masih menjadi isu krusial, khususnya di wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata menyebabkan kesenjangan akses dan kualitas layanan antarwilayah. Hal ini berdampak pada belum optimalnya capaian indikator kesehatan, terutama dalam upaya promotif dan preventif di tingkat layanan primer.

Sebagai salah satu strategi untuk memperkuat pendekatan promotif dan preventif, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hadir untuk meningkatkan deteksi dini faktor risiko dan penyakit di masyarakat. Namun, implementasi CKG di wilayah DTPK memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual, fleksibel, dan adaptif, dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya, keterbatasan sumber daya, serta kapasitas sistem kesehatan setempat. Dalam praktiknya, berbagai daerah telah mengembangkan inovasi seperti layanan jemput bola, pemberdayaan kader dan komunitas, serta penguatan jejaring pelayanan sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan.

Meskipun demikian, praktik baik tersebut belum terdokumentasi dan terdiseminasi secara optimal, sehingga peluang pembelajaran antardaerah masih terbatas. Di sisi lain, penguatan peran Dinas Kesehatan dalam mendukung keberlanjutan program, integrasi lintas sektor, serta penyelarasan kebijakan dan implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan.

Dalam konteks ini, penguatan ILP dan perluasan akses CKG di wilayah DTPK menjadi dua pendekatan yang saling melengkapi dalam mendorong transformasi layanan primer. Diperlukan upaya untuk menjembatani kebijakan dengan praktik lapangan melalui strategi yang adaptif, berbasis bukti, dan kontekstual sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, webinar ini diselenggarakan sebagai ruang berbagi pembelajaran yang mempertemukan perspektif kebijakan dan pengalaman implementasi di lapangan, guna memperkuat kapasitas pelaksana program, mendorong replikasi praktik baik, serta mempercepat pencapaian pelayanan kesehatan yang lebih merata, terintegrasi, dan berkelanjutan.