Penelitian ini menyoroti dampak urbanisasi terhadap meningkatnya jumlah anak “nol-dosis”, yaitu anak yang belum menerima satu pun vaksin DTP1 (Dosis pertama difteri-tetanus-pertusis), terutama di kawasan perkotaan dengan keterbatasan akses layanan. Meskipun kota pada umumnya memiliki fasilitas kesehatan yang lebih mudah dijangkau, kesenjangan sosial dan kondisi permukiman padat tetap menjadi tantangan bagi banyak keluarga.

Studi ini memproyeksikan cakupan vaksinasi hingga tahun 2050 di tujuh negara dengan beban tinggi, termasuk Indonesia, dengan membedakan kelompok masyarakat perkotaan berdasarkan tingkat kesejahteraan untuk memahami kesenjangan secara lebih mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa mempertahankan capaian vaksinasi saat ini saja belum cukup. Jika tren peningkatan saat ini berlanjut, cakupan vaksinasi di Indonesia diperkirakan dapat mencapai 97,0% pada 2050. Namun, jika jumlah anak yang divaksinasi tidak bertambah seiring pertumbuhan populasi, cakupan dapat turun.

Temuan ini menegaskan pentingnya strategi imunisasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada pemerataan. Upaya seperti penjangkauan komunitas serta program yang fleksibel di kawasan perkotaan yang rentan menjadi kunci agar setiap anak memperoleh perlindungan kesehatan dasar secara setara menuju 2050.

Selengkapnya: Quilty BJ, Dadari I. Projecting vaccination coverage and zero-dose children in urban populations to 2050: A modeling study. Int J Infect Dis. 2026;167:108676. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijid.2026.108676.

Banyak negara berpenghasilan menengah di Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk Indonesia, sedang berjuang untuk mencapai target Agenda Imunisasi 2030 di tengah tantangan pengenalan vaksin baru seperti HPV, PCV, dan Rotavirus. Meskipun Indonesia dan Myanmar telah berhasil memperkenalkan seluruh sepuluh vaksin yang direkomendasikan WHO secara nasional, banyak negara lain di kawasan ini masih mengalami ketertinggalan dalam cakupan imunisasi

Kondisi ini menciptakan kesenjangan perlindungan yang signifikan, di mana jutaan anak berisiko tetap rentan terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam menutup kesenjangan imunisasi meliputi proses pengambilan keputusan berbasis bukti yang belum matang, pendanaan domestik yang tidak stabil, serta tingginya harga vaksin bagi negara-negara yang telah bertransisi dari dukungan mitra.

Selain itu, kendala sistemik seperti kapasitas rantai dingin (cold chain) yang terbatas, kekurangan tenaga kesehatan, serta sistem informasi manajemen stok yang belum optimal di beberapa daerah turut memperlambat distribusi vaksin secara merata. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola melalui badan penasihat teknis seperti ITAGI di Indonesia, serta penerapan model pendanaan berkelanjutan, misalnya dengan mengintegrasikan imunisasi ke dalam paket jaminan kesehatan nasional.

Kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan antarnegara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan menjadi krusial untuk memastikan akses vaksin yang adil, memperkuat keamanan kesehatan regional, dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan perlindungan kesehatan esensial.

Selengkapnya: Zhang X, Chen S, Tang S. Closing the immunization gap: Overcoming barriers for new vaccine introduction in Southeast and South Asia. Vaccine. 2026;72:128119. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.128119