Cakupan Vaksinasi dan Anak Nol-Dosis di Perkotaan: Proyeksi hingga Tahun 2050

Penelitian ini menyoroti dampak urbanisasi terhadap meningkatnya jumlah anak “nol-dosis”, yaitu anak yang belum menerima satu pun vaksin DTP1 (Dosis pertama difteri-tetanus-pertusis), terutama di kawasan perkotaan dengan keterbatasan akses layanan. Meskipun kota pada umumnya memiliki fasilitas kesehatan yang lebih mudah dijangkau, kesenjangan sosial dan kondisi permukiman padat tetap menjadi tantangan bagi banyak keluarga.

Studi ini memproyeksikan cakupan vaksinasi hingga tahun 2050 di tujuh negara dengan beban tinggi, termasuk Indonesia, dengan membedakan kelompok masyarakat perkotaan berdasarkan tingkat kesejahteraan untuk memahami kesenjangan secara lebih mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa mempertahankan capaian vaksinasi saat ini saja belum cukup. Jika tren peningkatan saat ini berlanjut, cakupan vaksinasi di Indonesia diperkirakan dapat mencapai 97,0% pada 2050. Namun, jika jumlah anak yang divaksinasi tidak bertambah seiring pertumbuhan populasi, cakupan dapat turun.

Temuan ini menegaskan pentingnya strategi imunisasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada pemerataan. Upaya seperti penjangkauan komunitas serta program yang fleksibel di kawasan perkotaan yang rentan menjadi kunci agar setiap anak memperoleh perlindungan kesehatan dasar secara setara menuju 2050.

Selengkapnya: Quilty BJ, Dadari I. Projecting vaccination coverage and zero-dose children in urban populations to 2050: A modeling study. Int J Infect Dis. 2026;167:108676. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijid.2026.108676.

Menutup Kesenjangan Imunisasi: Mengatasi Hambatan Pengenalan Vaksin Baru di Asia Tenggara dan Asia Selatan

person holding white plastic bottle

Banyak negara berpenghasilan menengah di Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk Indonesia, sedang berjuang untuk mencapai target Agenda Imunisasi 2030 di tengah tantangan pengenalan vaksin baru seperti HPV, PCV, dan Rotavirus. Meskipun Indonesia dan Myanmar telah berhasil memperkenalkan seluruh sepuluh vaksin yang direkomendasikan WHO secara nasional, banyak negara lain di kawasan ini masih mengalami ketertinggalan dalam cakupan imunisasi

Kondisi ini menciptakan kesenjangan perlindungan yang signifikan, di mana jutaan anak berisiko tetap rentan terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam menutup kesenjangan imunisasi meliputi proses pengambilan keputusan berbasis bukti yang belum matang, pendanaan domestik yang tidak stabil, serta tingginya harga vaksin bagi negara-negara yang telah bertransisi dari dukungan mitra.

Selain itu, kendala sistemik seperti kapasitas rantai dingin (cold chain) yang terbatas, kekurangan tenaga kesehatan, serta sistem informasi manajemen stok yang belum optimal di beberapa daerah turut memperlambat distribusi vaksin secara merata. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola melalui badan penasihat teknis seperti ITAGI di Indonesia, serta penerapan model pendanaan berkelanjutan, misalnya dengan mengintegrasikan imunisasi ke dalam paket jaminan kesehatan nasional.

Kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan antarnegara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan menjadi krusial untuk memastikan akses vaksin yang adil, memperkuat keamanan kesehatan regional, dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan perlindungan kesehatan esensial.

Selengkapnya: Zhang X, Chen S, Tang S. Closing the immunization gap: Overcoming barriers for new vaccine introduction in Southeast and South Asia. Vaccine. 2026;72:128119. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.128119

Review Artikel: Analisis Tata Kelola Layanan Kesehatan Primer di Indonesia: Tinjauan Kinerja Posyandu

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai determinan sistem kesehatan yang melatarbelakangi rendahnya kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Indonesia. Fokus utama dari studi ini adalah mengevaluasi sejauh mana peran tata kelola pemerintahan desa serta manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam mendukung efektivitas program kesehatan primer dari perspektif para Kader Kesehatan. Dengan memanfaatkan data dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014 terhadap 638 Posyandu, penelitian ini berusaha memberikan wawasan unik mengenai tantangan sistemik yang sering terabaikan dalam upaya penguatan layanan kesehatan di tingkat akar rumput.

Hasil studi mengungkapkan bahwa hampir separuh dari Posyandu di Indonesia (42,3%) memiliki kinerja yang buruk, dengan prevalensi yang lebih tinggi ditemukan di wilayah pedesaan (47,1%). Tantangan operasional yang paling dominan meliputi kurangnya pendanaan, peralatan yang tidak memadai, serta ketiadaan bangunan permanen untuk kegiatan rutin. Secara statistik, faktor penentu utama buruknya performa Posyandu adalah kurangnya kader aktif, minimnya dukungan teknis dari Puskesmas (terutama di area perkotaan), dan lemahnya kepemimpinan kepala desa dalam mengorganisir sumber daya lokal.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya peran tata kelola otoritas desa dan kurangnya integrasi Puskesmas ke dalam jaringan kader berkontribusi signifikan terhadap masalah operasional Posyandu. Peneliti merekomendasikan perlunya pergeseran kebijakan yang memandang Posyandu bukan sekadar inisiatif komunitas sukarela, melainkan bagian integral dari sistem kesehatan nasional yang memerlukan dukungan terstruktur dan regulasi yang mewajibkan partisipasi aktif pemimpin desa. Stakeholder terkait diharapkan dapat berkolaborasi untuk membangun model tata kelola yang lebih praktis dan berkelanjutan guna menjamin akses layanan kesehatan primer yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.


Hasanbasri M, Maula A W, Wiratama B S, et al. (2024) Analyzing Primary Healthcare Governance in Indonesia: Perspectives of Community Health Workers. Cureus 16(3): e56099. doi:10.7759/cureus.56099


Selengkapnya

 

Review Artikel: Membangun Sistem Kesehatan yang Inklusif Disabilitas: Tinjauan Ketimpangan dan Praktik Baik

Artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif mengenai bukti-bukti ketimpangan kesehatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di seluruh dunia serta mendeskripsikan berbagai pendekatan untuk membangun sistem kesehatan yang inklusif. Tinjauan ini didasari oleh fakta bahwa sekitar 1,3 miliar orang secara global memiliki disabilitas dan mereka sering kali menghadapi berbagai hambatan, mulai dari sikap penyedia layanan hingga fasilitas yang tidak dapat diakses, yang menyebabkan hasil kesehatan mereka lebih buruk dan angka harapan hidup yang lebih pendek dibandingkan orang tanpa disabilitas. Melalui kerangka kerja Missing Billion, tinjauan ini mengevaluasi komponen-komponen yang diperlukan sistem kesehatan agar dapat memenuhi hak kesehatan penyandang disabilitas secara efektif.

Hasil tinjauan mendokumentasikan adanya kesenjangan layanan kesehatan yang luas, termasuk rendahnya tingkat partisipasi dalam skrining kanker dan akses yang kurang memadai terhadap layanan kesehatan ibu bagi perempuan dengan disabilitas. Meskipun penyandang disabilitas memiliki kebutuhan layanan kesehatan yang lebih tinggi, mereka justru sering kali menerima cakupan layanan yang lebih buruk dan berkualitas rendah. Namun, tinjauan ini berhasil mengidentifikasi 90 contoh praktik baik dari berbagai negara yang mengilustrasikan strategi sukses dalam mengurangi ketimpangan tersebut, mulai dari perbaikan tata kelola dan pendanaan hingga pelatihan tenaga kesehatan dan penyediaan layanan rehabilitasi serta teknologi alat bantu,.

Sebagai kesimpulan, tinjauan ini menegaskan bahwa sistem kesehatan saat ini masih gagal dalam mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas secara memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adaptasi sistemik yang mencakup kebijakan perlindungan hak, kepemimpinan yang kuat, dan keterlibatan langsung penyandang disabilitas dalam perancangan layanan. Mengimplementasikan strategi inklusif ini sangat krusial agar sistem kesehatan dapat mewujudkan prinsip “kesehatan untuk semua” (health for all) dan mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tanpa meninggalkan populasi disabilitas di belakang.


Kuper, Hannah et al. (2024) Building disability-inclusive health systems. The Lancet Public Health, Volume 9, Issue 5, e316 – e325


Selengkapnya

 

Review Artikel: Analisis Kesiapan Posyandu dalam Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia

Penelitian ini mengevaluasi kesiapan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam menerapkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, yang merupakan bagian dari transformasi kesehatan Indonesia yang diinisiasi pada tahun 2022. Menggunakan desain metode campuran (mixed-methods) di sebuah kota di Jawa Barat, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana unit layanan tingkat desa siap menjalankan peran baru mereka dalam memberikan layanan kesehatan yang berpusat pada orang di seluruh siklus hidup. Studi ini menggunakan teori Readiness to Engage untuk mengukur lima dimensi utama: kesadaran, pemahaman, kepedulian, keterlibatan, dan dukungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Posyandu (83,5%) berada pada kategori “cukup siap”, yang berarti mereka telah memiliki beberapa elemen penting namun masih menghadapi celah yang memerlukan penguatan sebelum implementasi penuh dapat berhasil. Analisis kualitatif mengidentifikasi antusiasme kader dan kolaborasi sebagai fasilitator utama, sementara hambatan serius meliputi kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas fisik, serta kendala dalam sinkronisasi data dan pelaporan digital. Menariknya, tidak ditemukan perbedaan persepsi kesiapan yang signifikan secara statistik antara kader kesehatan dan tenaga medis, yang menunjukkan keselarasan pandangan mengenai tantangan yang ada di lapangan.

Sebagai kesimpulan, meskipun terdapat fondasi komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan, keberhasilan integrasi layanan primer sangat bergantung pada penyelesaian hambatan struktural dan operasional. Penelitian ini merekomendasikan intervensi kebijakan yang terarah, seperti pelatihan teknis yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, pemberian insentif berbasis kinerja, serta penguatan supervisi dan pendampingan rutin bagi kader. Data ini menjadi landasan penting bagi pengembangan kebijakan masa depan guna memastikan sistem kesehatan yang lebih tangguh dan responsif di tingkat akar rumput.


Setiaasih, R., Sunjaya, D.K., Sofiatin, Y. et al. Readiness of health posts for primary health care integration in Indonesia: a mixed-methods study. BMC Public Health 25, 1429 (2025). https://doi.org/10.1186/s12889-025-22520-x


Selengkapnya

 

Review Artikel: Tinjauan Pengukuran Kinerja Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia

person holding baby's index finger

Artikel ini merupakan sebuah tinjauan cakupan (scoping review) yang bertujuan untuk memetakan bagaimana kinerja Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia diukur pada tingkat penyampaian layanan. Dengan menggunakan kerangka kerja WHO/UNICEF, penelitian ini berupaya mengidentifikasi indikator-indikator yang telah digunakan dalam studi-studi terdahulu serta aspek penting apa saja yang belum terukur guna mendukung pengambilan keputusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam penguatan sistem kesehatan nasional.

Hasil analisis terhadap 33 studi menunjukkan bahwa pengukuran kinerja Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia saat ini masih terkonsentrasi pada domain akses dan ketersediaan, model perawatan, serta kualitas perawatan. Namun, ditemukan kesenjangan yang signifikan di mana 18 dari 38 indikator global (47%) belum pernah diukur, termasuk indikator krusial seperti tingkat rawat inap untuk kondisi sensitif perawatan rawat jalan. Selain itu, belum ada penelitian yang mengevaluasi domain sistem peningkatan kualitas maupun ketangguhan fasilitas kesehatan, ditambah dengan masih minimnya penggunaan instrumen pelaporan nasional dan analisis tren waktu dalam studi-studi tersebut.

Sebagai simpulan, tinjauan ini menekankan adanya celah besar dalam pemantauan kinerja layanan primer yang perlu segera diatasi melalui pengembangan kerangka kerja pemantauan yang lebih komprehensif. Para penulis merekomendasikan adaptasi instrumen global ke dalam konteks lokal serta pemanfaatan integrasi data digital melalui platform seperti “Satu Sehat” untuk memperkuat agenda transformasi kesehatan Indonesia dalam mencapai akses yang adil terhadap layanan berkualitas


Solikha, D.A., Butler, D.C., Setiawan, E. et al. Primary health care performance measurement at the service delivery level in Indonesia: a scoping review. BMC Health Serv Res 25, 898 (2025). https://doi.org/10.1186/s12913-025-12955-8


Selengkapnya