Latar Belakang
Perencanaan dan penganggaran merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa kebutuhan layanan kesehatan dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dalam konteks transformasi layanan kesehatan primer melalui Integrasi Layanan Primer (ILP), Puskesmas dan Dinas Kesehatan dituntut untuk mampu menyusun perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kesenjangan antara kebutuhan layanan dan alokasi anggaran, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan, serta pemanfaatan data dan penggunaan tools yang belum optimal secara sistematis dan terstandar.
Sebagai upaya untuk memperkuat proses tersebut, Health Systems Insight (HSI) mengembangkan alat bantu PRASANA (Perhitungan Rencana Anggaran dan Satuan Biaya Nasional) sebagai alat bantu yang mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran layanan kesehatan berbasis kebutuhan secara lebih sistematis, terstruktur, dan rasional. PRASANA memungkinkan estimasi biaya yang lebih akurat dengan mengacu pada satuan biaya nasional, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Implementasi awal di beberapa daerah menunjukkan potensi besar dalam mendukung penguatan tata kelola pembiayaan di tingkat layanan primer, serta menjadi jembatan antara data kebutuhan layanan dan keputusan penganggaran.
Dalam konteks pemerataan akses layanan kesehatan, alat bantu seperti PRASANA dapat mempertajam perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan dan prioritas wilayah sehingga mendukung implementasi ILP dan pencapaian target CKG masih belum optimal di banyak daerah. Selain itu, praktik baik yang telah berkembang di berbagai wilayah belum terdokumentasi dan terdiseminasi secara luas sebagai pembelajaran bersama.
Tujuan
Tujuan Umum
Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pemanfaatan data dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan melalui penggunaan PRASANA.
Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari webinar ini adalah:
- Memahami konsep dan fungsi alat bantu PRASANA dalam mendukung perencanaan dan penganggaran layanan kesehatan di tingkat Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
- Meningkatkan kemampuan penggunaan PRASANA dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan berbasis kebutuhan layanan.
- Mengidentifikasi tantangan serta pembelajaran implementasi PRASANA di tingkat daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
- Mendorong integrasi PRASANA dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan yang lebih terstandar, efektif, dan berbasis data.
Target Peserta
- Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Pengelola perencanaan dan keuangan Dinkes)
- Kepala dan Tenaga Kesehatan Puskesmas (Pengelola perencanaan dan keuangan Puskesmas, Penanggung jawab program UKM/UKP)
- Seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan
Waktu dan Tempat Kegiatan
Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Pukul : 13.00—15.30 WIB
Tempat : Online via Zoom Webinar
Jadwal Kegiatan
Waktu Pelaksanaan (WIB) | Materi | Narasumber |
12.00–13.00 | Registrasi peserta dan Pembukaan | MC |
13.00–13.10 | Keynote Speech | dr. Elvieda Sariwati, M. Epid (Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan RI) |
13.10–13.20 | Pengantar: Tata Kelola Perencanaan & Penganggaran di Puskesmas | dr. Ni Made Diah Permata Laksmi, MKM (Ketua Tim Kerja Tata Kelola Puskesmas, Kementerian Kesehatan RI) |
13.20–13.25 | Prakata oleh Moderator | Moderator: Ryza Putra (Health Systems Insight) |
13.25–13.50 | Materi 1: Dari Program ke Layanan Terintegrasi: Tantangan & Inovasi ILP di Puskesmas Mengenal PRASANA: Tools Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kebutuhan di Puskesmas | Dimas Herlambang (Health Systems Insight) |
13.50–14.15 | Materi 2: Implementasi PRASANA di Tingkat Daerah: Pengalaman Puskesmas dalam Penguatan Perencanaan Anggaran | apt. Nisa Maulani Nuraliyah, S.Farm. (Ketua Mutu dan Pengadaan Barang Jasa, Puskesmas Pasundan, Kabupaten Garut) |
14.15–14.40 | Materi 3: Adopsi Prasana di Tingkat Dinas Kesehatan
| dr. Carlof, M.MRS., MQM (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat) |
14.40–14.50 | Pembahas 1
| Febriansyah Budi Pratama, SKM, M.E (Ketua Tim Kerja Analisis Kinerja Program JKN, Pusbikes, Kementerian Kesehatan RI) |
14.50-15.20 | Diskusi | Moderator: Ryza Putra (Health Systems Insight) |
15.20–15.30 | Kesimpulan dan Penutup | MC |
Akses Kegiatan dan Plataran Sehat
Informasi link zoom dan Platara Sehat akan diiinformasikan selambat-lambatnya H-1 sebelum kegiatan melalui blasting email yang digunakan saat mendaftar.
Kegiatan dibuka oleh dr. Elvieda Sariwati, M.Epid., Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, yang dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) memerlukan strategi khusus dalam penguatan layanan kesehatan primer yang kontekstual, adaptif, dan sesuai kebutuhan daerah. dr Elvienda menekankan pentingnya adopsi praktik baik berbasis bukti yang dapat disesuaikan dengan tantangan lokal masing-masing wilayah. Webinar ini menjadi ruang berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam implementasi ILP serta perluasan akses layanan promotif dan preventif, termasuk melalui program CKG. Melalui forum ini diharapkan dihasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat implementasi ILP serta memperluas akses layanan kesehatan dasar yang lebih merata bagi masyarakat, khususnya di wilayah DTPK.
Sesi pertama webinar bertajuk “Dari Kebijakan ke Praktik: Tantangan, Peluang, dan Strategi Penguatan Implementasi ILP di Puskesmas” dimoderatori oleh Retno Pujisubekti, SKM., M.Sc. dari Health Systems Insight. Pada sesi ini, dr. Rima Damayanti, M.Kes., selaku Ketua Tim Kerja ILP Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, menekankan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup yang terintegrasi dari Puskesmas hingga Posyandu. Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) difokuskan pada penguatan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang lebih dekat dengan masyarakat, serta didukung pemanfaatan data dan jejaring layanan kesehatan. Hingga 20 Mei 2026, ILP telah diimplementasikan di 8.903 Puskesmas. Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sepanjang 2025 telah menjangkau lebih dari 73 juta masyarakat sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan primer di Indonesia.
Paparan pertama disampaikan oleh Henny Rista, S.ST., M.Keb., Kepala Puskesmas Pidie, yang membagikan pengalaman implementasi ILP di Kabupaten Pidie, Aceh. Berbagai tantangan yang dihadapi meliputi belum optimalnya peran kader, kesulitan integrasi data, orientasi masyarakat yang masih kuratif, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan SDM dari segi jumlah, beban kerja, dan kompetensi. Selain itu, terdapat kendala pada tata kelola, pembiayaan, sistem informasi yang belum terintegrasi, serta kondisi geografis wilayah. Inovasi yang dikembangkan antara lain ILP bergerak, pemetaan keluarga berisiko, dan kader sahabat keluarga. Sebagai tindak lanjut, disusun strategi yang mencakup penguatan SDM, integrasi sistem informasi, dukungan kebijakan daerah, pembiayaan fleksibel, serta kolaborasi lintas sektor. Strategi tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui penguatan internal dan kolaborasi eksternal untuk mendukung keberlanjutan implementasi ILP.
Paparan praktik baik oleh dr. Made Ratna Dewi, Kepala Puskesmas Abiansemal 1, menyoroti implementasi layanan ILP yang telah terintegrasi di tingkat desa di Kabupaten Badung. Pelayanan dilaksanakan berbasis siklus hidup melalui kegiatan dalam dan luar gedung serta didukung akses masyarakat melalui aplikasi Nak Badung Sehat. Pada desa dengan Pustu, kunjungan rumah dikoordinasikan oleh penanggung jawab Pustu dan dilaksanakan bersama kader ILP serta kader posyandu, sedangkan pada desa tanpa Pustu dikoordinasikan oleh penanggung jawab desa dengan pelibatan darbin, pelaksana klaster, dan kader posyandu. Penguatan layanan juga mencakup integrasi home care untuk kasus kronis, digitalisasi layanan, serta kolaborasi lintas fasilitas dan layanan swasta. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan layanan berbasis klaster, posyandu terintegrasi, ketersediaan tenaga kesehatan dan kader, serta sistem pemantauan kinerja ILP yang terus diperkuat.
Paparan oleh dr. Yulia Dewi Irawati, M.Sc (FM), Sp.KKLP menekankan pentingnya pendekatan kedokteran keluarga dalam implementasi ILP, dimana layanan primer tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga penguatan deteksi dini faktor risiko serta kesinambungan pelayanan kesehatan keluarga. Pendekatan ini diperkuat melalui berbagai inovasi berbasis komunitas yang berfokus pada pengendalian hipertensi melalui skrining, edukasi, kunjungan rumah, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat. Penguatan layanan juga dilakukan melalui kartu kendali hipertensi, gerak dialog family meeting, rekam medis holistik, serta integrasi pendekatan budaya seperti pemanfaatan jamu, akupresur, dan toga. Upaya tersebut memperkuat peran dokter keluarga dalam pelayanan promotif, preventif, serta keberlanjutan perawatan di komunitas.
Pada sesi pembahas, Dr. dr. Trihono, M.Sc. menekankan bahwa keberhasilan Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) ditentukan oleh penguatan Indeks Keluarga Sehat (IKS), yang mencakup indikator perilaku hidup bersih dan sehat, kepesertaan JKN, serta kepatuhan pengobatan penyakit kronis. Dalam implementasi ILP, disampaikan apresiasi kepada tiga Puskesmas penyaji atas penguatan layanan berbasis kebutuhan, termasuk optimalisasi Poskesdes di Puskesmas Pidie serta layanan terintegrasi seperti Posbindu UKK, Posyandu, layanan disabilitas, dan kesehatan jiwa di Puskesmas Jetis II. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan roadmap ILP dapat berjalan merata di seluruh desa dan posyandu.
Sementara itu, dr. Aghnaa Gayatri, M.Sc, PhD, Sp.KKLP, Subsp.FOMC menekankan bahwa implementasi ILP merupakan perubahan paradigma dari pendekatan berbasis program menjadi berbasis siklus hidup yang menuntut penyesuaian dengan konteks wilayah. Tantangan di lapangan dipandang sebagai sumber inovasi dalam penguatan layanan yang lebih kontekstual, mengingat pelayanan kesehatan harus berangkat dari karakteristik demografi, sosial, budaya, serta faktor risiko masyarakat setempat. Oleh karena itu, penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, karena puskesmas tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi determinan kesehatan yang bersifat multidimensi. ILP juga selaras dengan prinsip kedokteran keluarga yang menekankan pelayanan komprehensif, kontinu, terkoordinasi, serta berorientasi pada individu, keluarga, dan komunitas sepanjang siklus hidup. Dalam implementasinya, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) menjadi instrumen penting, tidak hanya untuk mencatat cakupan layanan, tetapi juga memastikan tindak lanjut hasil skrining berjalan berkesinambungan dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.
Hj. Leli Yuliani, M.M. memaparkan strategi Kabupaten Garut dalam memperluas cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui penguatan jejaring layanan, perubahan mindset dari pengobatan gratis menjadi skrining kesehatan, serta integrasi layanan CKG dalam dan luar gedung. Sosialisasi dilakukan secara luas kepada masyarakat, ormas, lembaga, hingga kegiatan reses, sehingga mendorong permintaan aktif pelaksanaan CKG di berbagai momentum komunitas. Integrasi ILP dan CKG diperkuat melalui skrining di puskesmas, posyandu siklus hidup, serta kegiatan terintegrasi seperti ORI Campak dan Gebyar CKG ibu hamil. Penguatan juga dilakukan melalui evaluasi mingguan capaian, pemberian apresiasi pada puskesmas berprestasi, serta pembagian tugas entri secara merata di seluruh tenaga kesehatan untuk memperkuat pelaporan. Strategi khusus juga diterapkan untuk sasaran usia sekolah, dewasa, dan lansia melalui pendekatan berbasis sekolah, komunitas, SKPD, posyandu, serta berbagai momentum layanan lainnya guna meningkatkan capaian secara signifikan.
Selanjutnya, Ismail T. Akase, SKM., M.Kes., Kadinkes Kabupaten Gorontalo, menjelaskan bahwa keberhasilan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sangat ditentukan oleh strategi implementasi yang tepat sasaran, adaptif terhadap kondisi geografis, serta didukung keterlibatan lintas pemangku kepentingan. Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo menerapkan pendekatan multi strategi melalui penguatan Tim Kesehatan Keliling (Mobile Health Unit) untuk menjangkau wilayah terpencil dengan tenaga medis lengkap dan peralatan diagnostik portabel, pemberdayaan kader kesehatan desa sebagai ujung tombak layanan CKG di komunitas, serta pemanfaatan sistem informasi kesehatan digital berbasis aplikasi Android untuk pencatatan dan pelaporan real time yang terintegrasi. Keberhasilan program juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya guna memastikan keberlanjutan program serta penguatan dukungan sumber daya dan kebijakan di tingkat lokal.
Paparan terakhir disampaikan oleh dr. Carlof, M.MRS., MQM yang membagikan pengalaman penguatan layanan kesehatan primer melalui integrasi program dan tata kelola pelayanan di daerah. Penguatan dilakukan melalui inovasi Kartu Sumbawa Barat Maju berbasis kartu keluarga sebagai implementasi SPBE dan smart city yang mengintegrasikan akses layanan kesehatan berbasis digital, serta pengembangan layanan TRC ambulans untuk layanan panggilan masyarakat yang sakit ke rumah, sekaligus melakukan CKG bagi anggota keluarganya. Pendekatan ini memperkuat koordinasi layanan, mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta mendukung integrasi sistem kesehatan primer yang lebih efektif dan responsif di tingkat daerah.
Sebagai pembahas akhir, dr. Pramutia Haryati Harirama, M.K.K., Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, menekankan bahwa keberhasilan implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) memerlukan strategi yang adaptif sesuai konteks daerah serta dukungan kebijakan kepala daerah dan Dinas Kesehatan. CKG diposisikan sebagai indikator kinerja daerah dan diintegrasikan dengan implementasi ILP melalui kolaborasi lintas sektor, kemitraan swasta, serta dukungan pembiayaan APBD untuk sarana prasarana, alat kesehatan, BMHP, transportasi, dan perangkat digital. Penguatan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, pembagian tugas yang efektif, serta integrasi kegiatan CKG dengan agenda komunitas dan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan sasaran. Di wilayah terpencil, implementasi didukung melalui tim kesehatan keliling, penguatan kader desa, serta pemanfaatan sistem informasi digital dan jejaring kemitraan. Pelaksanaan juga diperkuat melalui evaluasi rutin mingguan, pemberian apresiasi kepada Puskesmas berprestasi, serta integrasi dengan berbagai inovasi layanan kesehatan lainnya.