PKMK FK-KMK UGM bekerja sama dengan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI dan Health Systems Insight (HSI) menyelenggarakan Webinar Series #7 bertajuk “Strategi Penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Perluasan Akses Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)” pada Selasa (26/5/2026) secara daring.
Kegiatan dibuka oleh dr. Elvieda Sariwati, M.Epid., Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, yang dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) memerlukan strategi khusus dalam penguatan layanan kesehatan primer yang kontekstual, adaptif, dan sesuai kebutuhan daerah. dr Elvienda menekankan pentingnya adopsi praktik baik berbasis bukti yang dapat disesuaikan dengan tantangan lokal masing-masing wilayah. Webinar ini menjadi ruang berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam implementasi ILP serta perluasan akses layanan promotif dan preventif, termasuk melalui program CKG. Melalui forum ini diharapkan dihasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat implementasi ILP serta memperluas akses layanan kesehatan dasar yang lebih merata bagi masyarakat, khususnya di wilayah DTPK.
Sesi Pertama
Sesi pertama webinar bertajuk “Dari Kebijakan ke Praktik: Tantangan, Peluang, dan Strategi Penguatan Implementasi ILP di Puskesmas” dimoderatori oleh Retno Pujisubekti, SKM., M.Sc. dari Health Systems Insight. Pada sesi ini, dr. Rima Damayanti, M.Kes., selaku Ketua Tim Kerja ILP Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, menekankan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup yang terintegrasi dari Puskesmas hingga Posyandu. Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) difokuskan pada penguatan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang lebih dekat dengan masyarakat, serta didukung pemanfaatan data dan jejaring layanan kesehatan. Hingga 20 Mei 2026, ILP telah diimplementasikan di 8.903 Puskesmas. Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sepanjang 2025 telah menjangkau lebih dari 73 juta masyarakat sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan primer di Indonesia.
Paparan pertama disampaikan oleh Henny Rista, S.ST., M.Keb., Kepala Puskesmas Pidie, yang membagikan pengalaman implementasi ILP di Kabupaten Pidie, Aceh. Berbagai tantangan yang dihadapi meliputi belum optimalnya peran kader, kesulitan integrasi data, orientasi masyarakat yang masih kuratif, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan SDM dari segi jumlah, beban kerja, dan kompetensi. Selain itu, terdapat kendala pada tata kelola, pembiayaan, sistem informasi yang belum terintegrasi, serta kondisi geografis wilayah. Inovasi yang dikembangkan antara lain ILP bergerak, pemetaan keluarga berisiko, dan kader sahabat keluarga. Sebagai tindak lanjut, disusun strategi yang mencakup penguatan SDM, integrasi sistem informasi, dukungan kebijakan daerah, pembiayaan fleksibel, serta kolaborasi lintas sektor. Strategi tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui penguatan internal dan kolaborasi eksternal untuk mendukung keberlanjutan implementasi ILP.
Paparan praktik baik oleh dr. Made Ratna Dewi, Kepala Puskesmas Abiansemal 1, menyoroti implementasi layanan ILP yang telah terintegrasi di tingkat desa di Kabupaten Badung. Pelayanan dilaksanakan berbasis siklus hidup melalui kegiatan dalam dan luar gedung serta didukung akses masyarakat melalui aplikasi Nak Badung Sehat. Pada desa dengan Pustu, kunjungan rumah dikoordinasikan oleh penanggung jawab Pustu dan dilaksanakan bersama kader ILP serta kader posyandu, sedangkan pada desa tanpa Pustu dikoordinasikan oleh penanggung jawab desa dengan pelibatan darbin, pelaksana klaster, dan kader posyandu. Penguatan layanan juga mencakup integrasi home care untuk kasus kronis, digitalisasi layanan, serta kolaborasi lintas fasilitas dan layanan swasta. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan layanan berbasis klaster, posyandu terintegrasi, ketersediaan tenaga kesehatan dan kader, serta sistem pemantauan kinerja ILP yang terus diperkuat.
Paparan oleh dr. Yulia Dewi Irawati, M.Sc (FM), Sp.KKLP menekankan pentingnya pendekatan kedokteran keluarga dalam implementasi ILP, dimana layanan primer tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga penguatan deteksi dini faktor risiko serta kesinambungan pelayanan kesehatan keluarga. Pendekatan ini diperkuat melalui berbagai inovasi berbasis komunitas yang berfokus pada pengendalian hipertensi melalui skrining, edukasi, kunjungan rumah, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat. Penguatan layanan juga dilakukan melalui kartu kendali hipertensi, gerak dialog family meeting, rekam medis holistik, serta integrasi pendekatan budaya seperti pemanfaatan jamu, akupresur, dan toga. Upaya tersebut memperkuat peran dokter keluarga dalam pelayanan promotif, preventif, serta keberlanjutan perawatan di komunitas.
Pada sesi pembahas, Dr. dr. Trihono, M.Sc. menekankan bahwa keberhasilan Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) ditentukan oleh penguatan Indeks Keluarga Sehat (IKS), yang mencakup indikator perilaku hidup bersih dan sehat, kepesertaan JKN, serta kepatuhan pengobatan penyakit kronis. Dalam implementasi ILP, disampaikan apresiasi kepada tiga Puskesmas penyaji atas penguatan layanan berbasis kebutuhan, termasuk optimalisasi Poskesdes di Puskesmas Pidie serta layanan terintegrasi seperti Posbindu UKK, Posyandu, layanan disabilitas, dan kesehatan jiwa di Puskesmas Jetis II. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan roadmap ILP dapat berjalan merata di seluruh desa dan posyandu.
Sementara itu, dr. Aghnaa Gayatri, M.Sc, PhD, Sp.KKLP, Subsp.FOMC menekankan bahwa implementasi ILP merupakan perubahan paradigma dari pendekatan berbasis program menjadi berbasis siklus hidup yang menuntut penyesuaian dengan konteks wilayah. Tantangan di lapangan dipandang sebagai sumber inovasi dalam penguatan layanan yang lebih kontekstual, mengingat pelayanan kesehatan harus berangkat dari karakteristik demografi, sosial, budaya, serta faktor risiko masyarakat setempat. Oleh karena itu, penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, karena puskesmas tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi determinan kesehatan yang bersifat multidimensi. ILP juga selaras dengan prinsip kedokteran keluarga yang menekankan pelayanan komprehensif, kontinu, terkoordinasi, serta berorientasi pada individu, keluarga, dan komunitas sepanjang siklus hidup. Dalam implementasinya, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) menjadi instrumen penting, tidak hanya untuk mencatat cakupan layanan, tetapi juga memastikan tindak lanjut hasil skrining berjalan berkesinambungan dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.
Sesi Kedua
Sesi kedua webinar mengangkat tema “Dari Tantangan ke Aksi: Strategi Daerah dan Praktik Mencapai Target CKG di Wilayah DTPK” yang dimoderatori oleh dr. Novie Manurung, MPH. Diskusi pada sesi ini berfokus pada pengalaman daerah dalam memperluas akses CKG di wilayah dengan keterbatasan geografis dan sumber daya.
Hj. Leli Yuliani, M.M. memaparkan strategi Kabupaten Garut dalam memperluas cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui penguatan jejaring layanan, perubahan mindset dari pengobatan gratis menjadi skrining kesehatan, serta integrasi layanan CKG dalam dan luar gedung. Sosialisasi dilakukan secara luas kepada masyarakat, ormas, lembaga, hingga kegiatan reses, sehingga mendorong permintaan aktif pelaksanaan CKG di berbagai momentum komunitas. Integrasi ILP dan CKG diperkuat melalui skrining di puskesmas, posyandu siklus hidup, serta kegiatan terintegrasi seperti ORI Campak dan Gebyar CKG ibu hamil. Penguatan juga dilakukan melalui evaluasi mingguan capaian, pemberian apresiasi pada puskesmas berprestasi, serta pembagian tugas entri secara merata di seluruh tenaga kesehatan untuk memperkuat pelaporan. Strategi khusus juga diterapkan untuk sasaran usia sekolah, dewasa, dan lansia melalui pendekatan berbasis sekolah, komunitas, SKPD, posyandu, serta berbagai momentum layanan lainnya guna meningkatkan capaian secara signifikan.
Selanjutnya, Ismail T. Akase, SKM., M.Kes., Kadinkes Kabupaten Gorontalo, menjelaskan bahwa keberhasilan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sangat ditentukan oleh strategi implementasi yang tepat sasaran, adaptif terhadap kondisi geografis, serta didukung keterlibatan lintas pemangku kepentingan. Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo menerapkan pendekatan multi strategi melalui penguatan Tim Kesehatan Keliling (Mobile Health Unit) untuk menjangkau wilayah terpencil dengan tenaga medis lengkap dan peralatan diagnostik portabel, pemberdayaan kader kesehatan desa sebagai ujung tombak layanan CKG di komunitas, serta pemanfaatan sistem informasi kesehatan digital berbasis aplikasi Android untuk pencatatan dan pelaporan real time yang terintegrasi. Keberhasilan program juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya guna memastikan keberlanjutan program serta penguatan dukungan sumber daya dan kebijakan di tingkat lokal.
Paparan terakhir disampaikan oleh dr. Carlof, M.MRS., MQM yang membagikan pengalaman penguatan layanan kesehatan primer melalui integrasi program dan tata kelola pelayanan di daerah. Penguatan dilakukan melalui inovasi Kartu Sumbawa Barat Maju berbasis kartu keluarga sebagai implementasi SPBE dan smart city yang mengintegrasikan akses layanan kesehatan berbasis digital, serta pengembangan layanan TRC ambulans untuk layanan panggilan masyarakat yang sakit ke rumah, sekaligus melakukan CKG bagi anggota keluarganya. Pendekatan ini memperkuat koordinasi layanan, mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta mendukung integrasi sistem kesehatan primer yang lebih efektif dan responsif di tingkat daerah.
Sebagai pembahas akhir, dr. Pramutia Haryati Harirama, M.K.K., Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, menekankan bahwa keberhasilan implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) memerlukan strategi yang adaptif sesuai konteks daerah serta dukungan kebijakan kepala daerah dan Dinas Kesehatan. CKG diposisikan sebagai indikator kinerja daerah dan diintegrasikan dengan implementasi ILP melalui kolaborasi lintas sektor, kemitraan swasta, serta dukungan pembiayaan APBD untuk sarana prasarana, alat kesehatan, BMHP, transportasi, dan perangkat digital. Penguatan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, pembagian tugas yang efektif, serta integrasi kegiatan CKG dengan agenda komunitas dan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan sasaran. Di wilayah terpencil, implementasi didukung melalui tim kesehatan keliling, penguatan kader desa, serta pemanfaatan sistem informasi digital dan jejaring kemitraan. Pelaksanaan juga diperkuat melalui evaluasi rutin mingguan, pemberian apresiasi kepada Puskesmas berprestasi, serta integrasi dengan berbagai inovasi layanan kesehatan lainnya.
Sebagai penutup, webinar ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk mengidentifikasi variasi implementasi ILP dan pelaksanaan CKG di berbagai daerah, termasuk wilayah DTPK, serta menganalisis tantangan pada aspek sumber daya manusia, pembiayaan, tata kelola, dan akses geografis layanan kesehatan. Berbagai praktik baik, inovasi, dan pendekatan adaptif yang dipaparkan menunjukkan bahwa penguatan layanan primer dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, optimalisasi jejaring layanan, serta kepemimpinan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman antardaerah, webinar ini diharapkan dapat mendorong perumusan strategi penguatan implementasi ILP dan CKG yang lebih kontekstual, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung transformasi layanan kesehatan primer yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.
Reporter: Ghofur H. (PKMK FK-KMK UGM)
Sesi dibuka dengan pemaparan yang komprehensif mengenai transformasi layanan kesehatan primer melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) oleh dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam paparannya, Anung menjelaskan upaya integrasi layanan di tingkat komunitas, penerapan sistem kluster di puskesmas, serta standarisasi layanan kesehatan anak yang dilaksanakan secara berjenjang melalui puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu. Selain itu, Anung menyoroti masih adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik dalam pemberian makan bayi dan anak (PMBA), meskipun program Pelayanan Kesehatan Anak Terpadu (PKAT) telah diimplementasikan di Provinsi DIY sejak tahun 2020. Selain itu, implementasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) juga dilaporkan menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, dr. Anung menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga keperawatan secara berkelanjutan sebagai faktor kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi PKAT dan MTBS, khususnya dalam memperkuat mutu layanan kesehatan anak di tingkat pelayanan primer.
Pemaparan materi kedua disampaikan oleh Dr. Fitri Haryanti, S.Kp., M.Kes., dosen Keperawatan Anak FK-KMK UGM, yang membahas integrasi Pelayanan Kesehatan Anak Terpadu (PKAT) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Dalam paparannya, Fitri menjelaskan bahwa meskipun PKAT dan MTBS memiliki entry point yang berbeda, keduanya memiliki sejumlah komponen yang saling beririsan, terutama terkait penilaian status gizi dan cakupan imunisasi. Lebih lanjut, disampaikan bahwa perawat memegang peran strategis dalam implementasi kedua pendekatan tersebut, mulai dari sebagai titik kontak pertama layanan, penyedia penilaian holistik, pendidik bagi keluarga, koordinator perawatan lanjutan, hingga manajer rujukan. Namun demikian, implementasi integrasi PKAT dan MTBS masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, variasi kualitas pelatihan, serta kebutuhan akan inovasi dalam model pelatihan dan penguatan sistem informasi guna memastikan integrasi layanan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Sesi pembahasan menghadirkan berbagai wawasan lintas bidang yang memperkaya pemahaman mengenai implementasi layanan kesehatan anak terintegrasi. dr. Wira Hartiti, M.Epid, selaku Ketua Tim Kerja Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah Kementerian Kesehatan RI, menekankan pentingnya penguatan kompetensi keperawatan, khususnya dalam deteksi dini dan manajemen penyakit anak, pemantauan kesehatan secara berkelanjutan, serta pelaporan yang sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan layanan.
Dari perspektif akademis, Prof. Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, M.A., Guru Besar FK-KMK UGM, mengangkat isu akses dan kualitas layanan kesehatan balita, khususnya di wilayah pedesaan. Dalam paparannya, Prof. Mubasysyir menekankan pentingnya pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kesinambungan perawatan, serta mengusulkan pengembangan model case manager berbasis masyarakat dan pendekatan “satu perawat–satu desa” sebagai strategi untuk menjamin kontinuitas layanan kesehatan anak.
Sementara itu, Anggi Bambang, B.A., Sekretaris TP-PKK DIY, menyoroti peran strategis kader masyarakat dan penguatan literasi kesehatan keluarga dalam mendukung layanan kesehatan anak. Disampaikan pula bahwa kegiatan kunjungan rumah dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi berbagai hambatan sosiokultural yang masih memengaruhi akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan anak di tingkat keluarga dan komunitas.